KRISIS AIR IRIGASI PETANI DESA JEMBATAN KEMBAR MENJERIT DI MUSIM TANAM
Detik.SBS | Lombok Barat —
Petani di Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan air irigasi di tengah musim tanam. Kondisi ini diduga kuat merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah Desa yang tidak mengeluarkan insentif bagi para pekasih selama enam bulan terakhir.
Akibat tidak adanya insentif tersebut, para pekasih memilih mogok kerja dan tidak lagi mengurus distribusi air irigasi ke lahan pertanian. Dampaknya pun langsung dirasakan para petani, mulai dari terganggunya proses tanam hingga ancaman gagal panen.
Para petani menilai kebijakan Pemerintah Desa Jembatan Kembar tidak mencerminkan pengelolaan pemerintahan dan keuangan desa yang baik. Mereka menganggap lemahnya tata kelola desa telah merugikan sektor pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian masyarakat setempat.
“Dengan terhentinya pengelolaan irigasi, kami terpaksa bekerja ekstra dan mengeluarkan biaya tambahan yang seharusnya tidak perlu,”
keluh salah seorang petani. Untuk tetap melanjutkan proses tanam padi tahun ini, petani harus menyediakan beberapa unit mesin pompa air beserta bahan bakarnya, meski wilayah Lombok Barat saat ini telah memasuki musim hujan yang seharusnya menjamin ketersediaan air melimpah.
Kondisi ini membuat para petani mulai meragukan kinerja Penjabat Kepala Desa Jembatan Kembar, Agus Sutrisman, M.Kes, yang dinilai gagal menjalankan program pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan nasional, khususnya di wilayah NTB.
Ketua Karang Taruna Desa Jembatan Kembar, L. Ismail, S.Kom, membenarkan situasi tersebut. Ia mempertanyakan sejumlah kebijakan desa yang dinilai tidak tepat sasaran dan tidak berpihak pada petani. Menurutnya, para petani berada dalam kondisi memprihatinkan karena merasa hanya dijadikan objek keuntungan semata.
“Desa melalui BUMDes hanya hadir saat membeli hasil panen petani, tetapi tidak peduli dengan proses, biaya, dan keluh kesah petani di lapangan,” ujar Ismail. Ia menilai kebijakan tersebut hanya menguntungkan desa tanpa memperhatikan hak dan kesejahteraan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan.
Ismail juga mendesak Pemerintah Desa Jembatan Kembar agar segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan persoalan ini. Ia mengingatkan agar permasalahan tersebut tidak merembet ke sektor lain seperti posyandu dan layanan sosial lainnya yang sangat vital bagi kemaslahatan masyarakat desa.
Sumber media: Detik. SBS
Read: Bandy Junior
