Polri,Tuban||Detik.sbs — Sorotan terhadap dugaan tambang ilegal di wilayah Tuban kini tak lagi sekadar bicara aktivitas di lapangan. Arah pertanyaan publik bergerak lurus ke atas: apakah pengawasan berjenjang benar-benar bekerja, atau justru mandek di tengah jalan?(16/2/26)
Nama Kapolda Jatim, Anang Avianto, dan Wakapolda Jatim, Pasma Royce, kini ikut menjadi pusat perhatian. Begitu pula Dirkrimsus Polda Jatim, Roy H.M. Sihombing. Publik mempertanyakan: sudahkah evaluasi serius dilakukan terhadap Kapolres Tuban, Alaidin?
Sudahkah kinerja Kasat Reskrim Polres Tuban, Bobby Wirawan Wicaksono, diaudit secara menyeluruh?
Ketika aktivitas yang diduga bermasalah disebut masih berjalan, sementara tindakan konkret belum tampak jelas, maka fungsi kontrol tak bisa hanya menjadi formalitas struktural. Rantai komando memiliki kewenangan untuk meminta laporan detail, melakukan supervisi lapangan, bahkan mengambil alih penanganan jika dianggap stagnan.
Pertanyaannya kini lebih tajam dan tak bisa dihindari:
Apakah evaluasi internal sudah benar-benar dilakukan?
Apakah sudah ada gelar perkara berjenjang?
Ataukah semuanya masih berhenti pada komunikasi administratif tanpa tekanan nyata?
Dalam institusi sebesar Polda, pengawasan bukan sekadar simbol. Ia adalah instrumen untuk menjaga wibawa hukum. Semakin lama tak ada transparansi progres, semakin besar ruang tafsir berkembang di tengah masyarakat.
Ini bukan soal menyerang individu. Ini soal akuntabilitas jabatan. Jika sistem bekerja, buktikan dengan keterbukaan. Jika ada kendala, jelaskan secara profesional. Jika ditemukan kelalaian, tindak sesuai mekanisme.
Karena ketika sorotan publik sudah mengarah ke pucuk pimpinan, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus di Tuban — melainkan kredibilitas pengawasan di tubuh institusi itu sendiri…(bersambung)
