Indramayu, Detik.sbs – Forum Wartawan Geplak (Gerakan Pers Lurus, Akurat dan Kritis) menggelar audiensi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu . Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dinkes tersebut membahas Surat Edaran Nomor 400.3.6/337/SKD tentang optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta pemanfaatan Aplikasi Jamkesayu.
Rabu/18/02/2026.
Kepala Dinas Kesehatan diwakili oleh Sekretaris Dinas, Dede S, didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK), Murni. Dalam audiensi tersebut, Forum Wartawan Geplak menyoroti isi surat edaran yang menyebutkan sebanyak 84.313 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Sekretaris Dinas Kesehatan, Dede S, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial berdasarkan proses verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Kami di daerah pada prinsipnya mengikuti kebijakan pusat. Data peserta PBI JK yang dinonaktifkan berasal dari hasil pemadanan dan evaluasi oleh Kemensos. Namun demikian, kami tetap membuka ruang koordinasi bagi masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria agar dapat mengajukan kembali melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan, Surat Edaran Nomor 400.3.6/337/SKD diterbitkan sebagai langkah antisipatif untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal, khususnya bagi masyarakat yang terdampak perubahan status kepesertaan.
Sementara itu, Kabid SDK, Murni, menegaskan bahwa pihaknya mendorong fasilitas pelayanan kesehatan untuk proaktif memberikan informasi kepada masyarakat terkait status kepesertaan JKN.
“Kami mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Jamkesayu sebagai sarana monitoring dan pendataan di tingkat daerah. Dengan aplikasi ini, diharapkan proses koordinasi, pelaporan, serta penanganan kendala kepesertaan bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, optimalisasi Program JKN tidak hanya berkaitan dengan kepesertaan, tetapi juga menyangkut kesiapan sarana prasarana dan sumber daya kesehatan agar pelayanan tetap maksimal.
Forum Wartawan Geplak dalam kesempatan tersebut berharap pemerintah daerah dapat memberikan sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami mekanisme pengaktifan kembali atau pengalihan skema kepesertaan JKN, sehingga tidak terjadi kendala saat membutuhkan layanan kesehatan.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif. Kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin komunikasi terbuka guna memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan tetap terpenuhi di tengah dinamika kebijakan yang ada.
( Maman )
