Indramayu, Detik .sbs– Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK, melaksanakan agenda pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Sabtu (7/2/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara wakil rakyat, pemerintah desa, dan masyarakat di tengah kondisi efisiensi anggaran yang berdampak signifikan hingga ke tingkat desa.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Desa Kalianyar, Syahroni Agus atau yang akrab disapa Ade, menyampaikan apresiasi atas kehadiran dr. Ratnawati. Namun demikian, ia juga mengungkapkan kegelisahan pemerintah desa terkait pemangkasan anggaran yang dinilai sangat tajam. Menurutnya, kondisi ini membuat ruang gerak desa dalam melaksanakan pembangunan menjadi sangat terbatas.
“Pemerintah desa yang selalu diharapkan masyarakat untuk membangun wilayahnya, sekarang seolah tidak ada anggaran. Kami hanya bisa mengandalkan wakil-wakil kami yang duduk di legislatif karena kebutuhan masyarakat tetap banyak sementara dana terbatas,” ungkap Ade.
Ia menjelaskan, sebelumnya Desa Kalianyar mampu mengelola anggaran hingga sekitar Rp1 miliar untuk pembangunan infrastruktur. Namun saat ini, dana yang diterima hanya berkisar Rp300 juta. Selain itu, Ade juga menyampaikan aspirasi mendesak terkait kebutuhan pengadaan mobil siaga desa untuk menunjang layanan kesehatan darurat bagi masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, dr. Hj. Ratnawati menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan kondisi yang juga dirasakan di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp2,8 triliun.
Sebagai anggota Komisi 3 Bidang Keuangan, Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Musyawarah (Banmus), dr. Ratnawati memahami tantangan tersebut dan mendorong pemerintah desa untuk tetap berupaya mencari solusi.
“Cukup tidak cukup, harus cukup. Kita berharap pemerintah desa tetap bisa kreatif membangun, baik melalui dana aspirasi maupun pengajuan lewat SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah),” ujar dr. Ratnawati.
Terkait pengadaan mobil siaga, dr. Ratnawati memberikan harapan dengan menjelaskan bahwa meskipun hibah langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ditiadakan, masih tersedia peluang melalui pengajuan proposal ke Rumah Aspirasi di Jatibarang yang beroperasi selama 24 jam.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa arah pembangunan Jawa Barat pada tahun 2026 tetap berfokus pada tiga sektor utama, yaitu infrastruktur, pertanian, dan kesehatan. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pembangunan di lapangan.
“Jika menemukan pembangunan jalan atau infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi, silakan laporkan. Bawa datanya saat kami rapat di DPRD, akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
( Maman )
