Indramayu, Detik sbs – Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantura kembali menguat. Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) memastikan akan menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar di Pendopo Indramayu dalam waktu dekat.
Aksi tersebut diproyeksikan melibatkan lebih dari 10.000 warga, mayoritas berasal dari kalangan petambak yang terdampak langsung oleh rencana proyek tersebut.
“Karena sampai sekarang tidak ada kejelasan, kemungkinan dalam waktu dekat kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, kira-kira di atas 10.000 massa,” ujar Koordinator Umum KOMPI, Hatta, Kamis/08/04/ 2026.
Menurut Hatta, keputusan untuk kembali turun ke jalan diambil setelah serangkaian upaya dialog belum membuahkan hasil yang diharapkan. Ia menilai, tuntutan masyarakat hingga kini belum mendapatkan respons konkret dari pihak terkait.
Sebelumnya, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, sempat merespons aksi simbolis penyerahan tiga karung koin receh dengan memfasilitasi rencana pertemuan antara perwakilan masyarakat dan pemerintah daerah.
Namun, pertemuan tersebut batal terlaksana karena tidak dihadiri unsur pimpinan DPRD Indramayu yang diminta hadir oleh KOMPI.
KOMPI menilai kehadiran pimpinan DPRD, termasuk ketua fraksi dan komisi, sangat penting agar pembahasan dapat menghasilkan keputusan yang jelas dan mengikat. Ketidakhadiran mereka hingga larut malam membuat pertemuan urung digelar.
Upaya penjadwalan ulang yang dilakukan pada Rabu (8/4/2026) pun, lanjut Hatta, belum juga memberikan kepastian maupun kejelasan atas tuntutan yang diajukan masyarakat pesisir.
“Kami tetap akan menuntut keberpihakan pemimpin terhadap nasib kami sebagai penggarap tambak,” tegasnya.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.
Dalam pernyataannya, Hatta juga menyinggung contoh kasus petani penggarap Perhutani yang terdampak proyek Pertamina dan mendapatkan ganti untung hingga Rp600 juta per hektare. Ia menilai, proyek PSN di wilayah pesisir Indramayu seharusnya memberikan kepastian dan perlakuan yang adil bagi masyarakat terdampak.
“ Kami akan memperjuangkan hak kami. Kalau tiba-tiba dirampas, akan kami lawan,” tukasnya.
Lebih lanjut, KOMPI menegaskan bahwa aksi yang akan digelar tidak hanya menjadi bentuk aspirasi, tetapi juga tekanan moral kepada pemerintah daerah agar segera mengambil sikap tegas. Mereka berharap ada solusi yang berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya para penggarap tambak yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
Selain itu, KOMPI juga membuka peluang untuk membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak ada penyelesaian di daerah. Langkah tersebut dapat berupa pelaporan ke pemerintah pusat maupun aksi lanjutan di tingkat nasional.
Situasi ini pun menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat proyek PSN revitalisasi tambak di Pantura digadang-gadang sebagai program strategis untuk meningkatkan produktivitas perikanan nasional.
Namun di sisi lain, pelaksanaannya dinilai masih menyisakan persoalan sosial, terutama terkait kepastian hak dan perlindungan terhadap masyarakat lokal.
Dengan rencana aksi besar yang tengah dipersiapkan, dinamika penolakan terhadap proyek ini diperkirakan akan terus berkembang dalam waktu dekat, seiring tuntutan masyarakat yang belum mendapatkan titik temu dengan pihak pemerintah.
( Maman )
