Indramayu, Detik sbs – Polemik rencana revitalisasi tambak yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah pesisir Indramayu terus menuai sorotan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, H. Edi Fauzi, menilai gejolak yang berujung aksi demonstrasi oleh Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) hingga terjadi kericuhan, merupakan cerminan keresahan masyarakat yang harus disikapi secara bijak.
Pada Kamis/02/04/2026.
Menurut Edi, aksi tersebut tidak sekadar bentuk penolakan, melainkan ungkapan kegelisahan para petani tambak yang merasa terancam kehilangan lahan garapan mereka akibat proyek tersebut
“Yang terjadi kemarin itu sebenarnya ekspresi keresahan masyarakat pesisir. Lahan yang sudah mereka garap selama bertahun-tahun terancam diambil untuk proyek PSN, sehingga mereka ingin mengadu kepada pemimpinnya untuk mencari solusi terbaik,” ujar Edi, Jumat/03/04/2026.
Ia menilai, situasi tersebut sejatinya dapat diminimalisir apabila pemerintah daerah, khususnya bupati, sejak awal membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat terdampak. Pendekatan dialogis dan transparansi informasi dinilai menjadi kunci dalam meredam ketegangan.
“Ini tidak perlu terjadi jika bupati membangun komunikasi dengan para tokoh masyarakat, memberikan penjelasan secara terbuka, dan berdiskusi untuk mencari solusi bersama,” katanya.
Edi juga mendorong agar bupati turun langsung ke lapangan untuk bertemu masyarakat pesisir, mendengarkan aspirasi mereka, serta mengkaji secara menyeluruh dampak sosial dan ekonomi dari rencana revitalisasi tersebut.
Ia mengingatkan bahwa petani tambak memiliki peran signifikan dalam sektor perikanan daerah. Produksi ikan Indramayu disebut menyumbang sekitar 33,9 persen di Jawa Barat, dengan total produksi mencapai 528 ton per tahun, di mana sekitar 348 ton berasal dari tambak.
Lebih lanjut, Edi menekankan pentingnya kepekaan pemerintah daerah terhadap kondisi psikologis masyarakat yang tengah diliputi kekhawatiran. Ia berharap kebijakan yang diambil tidak memperkeruh situasi, melainkan menghadirkan solusi yang adil bagi semua pihak.
“Pemerintah daerah memang tidak punya kewenangan penuh karena ini proyek pusat, tetapi setidaknya bisa menghitung dampak sosial ekonominya. Jangan sampai masyarakat yang sudah resah justru Bupati berfikir untuk memenjarakan rakyatnya,” kata dia.
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Indramayu berencana menggelar audiensi dengan perwakilan KOMPI pada pekan depan guna membahas persoalan tersebut secara lebih mendalam. Selain itu, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait implementasi PSN di sektor tambak.
Edi berharap, para petani tambak ke depan tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga dilibatkan sebagai mitra strategis dalam proyek tersebut agar dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung.
“Kita ingin mereka tidak hanya menjadi penonton atau bahkan dirugikan, tetapi bisa menjadi bagian dari proyek ini dan ikut merasakan manfaatnya bagi peningkatan ekonomi,” Pungkasnya.
( Maman )
