Indramayu, Detik sbs — Pemerintahan Kabupaten Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin terus menggenjot sejumlah program pembangunan sepanjang Januari hingga Juli 2026. Berbagai sektor menjadi perhatian, mulai dari kesehatan, pertanian, infrastruktur, pendidikan, sosial, perikanan hingga penguatan pemerintahan desa.
Di sektor kesehatan, Pemkab Indramayu memfokuskan kebijakan pada peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah serta penguatan pelayanan Puskesmas.
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Agustus 2026 tercatat mencapai 99,81 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 78,57 persen dari target 80 persen.
Pemkab juga telah mendaftarkan 541.445 jiwa sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) melalui pembiayaan APBD yang mencapai Rp233,8 miliar
Sektor pertanian tetap menjadi salah satu tulang punggung pembangunan Indramayu. Kabupaten ini memiliki Lahan Baku Sawah seluas 124.517 hektare, sementara luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 92.888 hektare.
Pemerintah daerah menargetkan produksi padi mencapai sekitar 1,7 juta ton Gabah Kering Giling (GKG).
Untuk menjaga produktivitas pertanian, berbagai intervensi dilakukan, antara lain bantuan mesin pompa air, normalisasi saluran, pembangunan irigasi perpompaan, jaringan irigasi air tanah serta pengaturan distribusi air melalui sistem gilir-giring.
Selain padi, komoditas mangga juga menjadi potensi unggulan dengan produksi sekitar 114.000 ton per tahun.
Di bidang infrastruktur, pembangunan dan peningkatan akses jalan terus dilakukan. Perbaikan jalan lingkungan mencapai 20.298 meter, jalan desa 31.200 meter, sedangkan jalan kabupaten mencapai 23.160 meter.
Pemkab juga melakukan normalisasi sungai dan saluran pembuang sepanjang 60.170 meter serta peningkatan jaringan irigasi permukaan sepanjang 6.110 meter.
Untuk menunjang keamanan dan aktivitas masyarakat pada malam hari, pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) ditargetkan mencapai 3.199 titik hingga Desember 2026.
Perhatian terhadap dunia pendidikan juga terlihat dari program peningkatan sarana dan prasarana sekolah.
Sebanyak 322 sekolah dari jenjang TK, SD hingga SMP mendapatkan program revitalisasi, rehabilitasi maupun pembangunan ruang kelas baru.
Selain pembangunan fisik, Pemkab memberikan bantuan meubelair berupa 2.254 set untuk SD dan 1.856 set untuk SMP.
Dalam penanganan rumah tidak layak huni, tercatat 310 unit rumah mendapatkan program perbaikan. Rinciannya, 22 unit bersumber dari APBD, sedangkan 288 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN.
Sementara di sektor industri, Pemkab Indramayu menyiapkan pengembangan enam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang tersebar di Sukra, Patrol, Kandanghaur, Losarang, Balongan-Juntinyuat, Krangkeng dan Tukdana.
Total luasan kawasan tersebut mencapai sekitar 14.110 hektare, di luar kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pengembangan ini diarahkan untuk memperkuat posisi Indramayu dalam kawasan Rebana dan Metropolitan.
Pemerintah daerah juga memberikan perhatian kepada masyarakat pesisir. Sebanyak 1.000 nelayan mendapatkan premi asuransi ketenagakerjaan atau perlindungan bagi nelayan kecil dengan ukuran kapal di bawah 10 Gross Ton.
Program tersebut dibiayai melalui APBD Kabupaten Indramayu dengan nilai sekitar Rp201 juta.
Di bidang sosial, program Sekolah Rakyat mulai berjalan di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi. Pada Tahun Ajaran 2026, sekolah tersebut tercatat memiliki 370 peserta didik.
Sekolah Rakyat itu berdiri di atas lahan sekitar 10 hektare dan dirancang memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa.
Sementara dalam penguatan ekonomi masyarakat desa, pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 200 unit dari target sebanyak 317 unit.
Dari sisi tata kelola pemerintahan, Kabupaten Indramayu juga mencatatkan prestasi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025.
Indramayu berhasil menempati peringkat kelima tingkat nasional dan peringkat ketiga di Provinsi Jawa Barat.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Pemkab Indramayu juga melanjutkan penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Mihol).
Beragam capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintahan Lucky Hakim-Syaefudin mewujudkan agenda Indramayu REANG, dengan pembangunan yang diarahkan tidak hanya pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial serta tata kelola pemerintahan.
Meski demikian, capaian tersebut masih menjadi pekerjaan berkelanjutan. Pemerintah daerah dituntut memastikan program tidak berhenti pada angka dan target, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga tingkat desa dan pelosok wilayah Indramayu.
( Sudirman )
