Indramayu , Detik sbs, – Sikap seorang oknum Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Panyindangan Wetan Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, berinisial Y, menuai sorotan setelah beberapa kali didatangi awak media untuk kepentingan konfirmasi terkait bantuan revitalisasi gedung sekolah tahun anggaran 2026, namun yang bersangkutan tak kunjung berhasil ditemui.
Selasa /13/10/2026.
Bantuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan nilai anggaran sebesar Rp555.990.729 tersebut menjadi salah satu hal yang ingin dikonfirmasi awak media.
Namun, upaya untuk memperoleh keterangan langsung dari kepala sekolah justru menemui jalan buntu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, awak media telah mendatangi sekolah tersebut hingga empat kali pada waktu berbeda. Kedatangan pertama, awak media mendapat keterangan dari pegawai Tata Usaha (TU) bahwa kepala sekolah sedang mengikuti rapat.
Saat kembali mendatangi sekolah pada hari berikutnya, awak media lagi-lagi tidak berhasil menemui kepala sekolah. Pegawai TU yang sama menyampaikan bahwa kepala sekolah sedang berada di gedung PGRI untuk menghadiri suatu kegiatan.
Upaya konfirmasi tersebut terus dilakukan sebagai bagian dari tugas jurnalistik untuk memperoleh informasi yang berimbang dan memastikan kejelasan mengenai pelaksanaan program bantuan revitalisasi sekolah. Namun, hingga kunjungan keempat, kepala sekolah yang bersangkutan belum juga berhasil ditemui.
Tidak berhenti di situ, awak media kemudian mencoba menghubungi kepala sekolah melalui pesan WhatsApp dan telpon seluler. Sayangnya, pesan yang dikirimkan disebut tidak kunjung dibaca dan di telpon ga pernah di angkat.
Rentetan kejadian tersebut pun memunculkan tanda tanya. Apakah kepala sekolah memiliki agenda kedinasan yang begitu padat, atau justru ada persoalan komunikasi yang perlu dibenahi antara pihak sekolah dan insan pers?
Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Indramayu, Tisna, angkat bicara menyikapi sulitnya awak media memperoleh konfirmasi dari kepala sekolah tersebut.
Menurut Tisna, pejabat publik maupun pimpinan satuan pendidikan yang mengelola program dengan anggaran negara seharusnya tidak menutup diri dari pertanyaan wartawan. Terlebih, konfirmasi merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan pemberitaan yang berimbang kepada masyarakat.
“Wartawan datang bukan untuk mencari musuh, apalagi mengganggu pekerjaan sekolah. Wartawan menjalankan tugas untuk meminta klarifikasi agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak sepihak,” tegas Tisna.
Ia menilai, alasan rapat atau menghadiri kegiatan di luar sekolah tentu dapat dimaklumi apabila memang benar adanya. Namun, ketika awak media sudah berulang kali datang hingga empat kali dan mencoba menghubungi melalui WhatsApp, dan telpon seluler semestinya ada itikad baik untuk memberikan kepastian waktu konfirmasi.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa wartawan hanya diterima ketika membawa kabar baik, tetapi dihindari ketika hendak bertanya soal penggunaan anggaran negara. Kalau memang sedang sibuk, sampaikan kapan bisa ditemui. Sesederhana itu. Jangan biarkan publik menilai sendiri sikap seperti ini sebagai bentuk dugaan alergi terhadap wartawan,” tandasnya.
Tisna juga mengingatkan bahwa keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik merupakan bagian penting dari tata kelola lembaga pendidikan yang profesional. Menurutnya, kepala sekolah harus memahami bahwa dana bantuan pemerintah bukanlah urusan pribadi, melainkan program yang patut dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
“Anggaran ratusan juta rupiah bukan angka kecil. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program itu dilaksanakan sesuai aturan. Kami tidak sedang menuduh adanya penyimpangan, tetapi meminta penjelasan. Jangan alergi terhadap konfirmasi, sebab menghindari pertanyaan justru bisa memunculkan tanda tanya yang lebih besar,” ujarnya.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan langsung dari kepala sekolah berinisial Y terkait alasan belum dapat ditemui maupun mengenai bantuan revitalisasi yang menjadi pokok konfirmasi.
( Maman ).
