Indramayu, Detik sbs – Transparansi pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu (PAW) Desa Kaplongan, Kecamatan Kedokan Bunder, menjadi sorotan. Hingga tahapan pemungutan suara yang digelar di aula kantor kecamatan setempat .Belum terdapat kejelasan terkait besaran anggaran yang disepakati antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atas usulan panitia sebesar Rp122 juta.
Pada Rabu/15/04/2026.
Ketua Panitia Pilwu PAW Desa Kaplongan, Amin Hidayat, mengungkapkan bahwa dana yang diterima panitia tidak sesuai dengan jumlah yang diajukan. Pencairan dilakukan secara bertahap dengan nominal yang dinilai jauh dari harapan.
“Yang jelas bahwa kami panitia baru menerima itu sekitar 28 juta dari awal sampai sekarang. Dan kemarin malam kami menerima tambahan 5 juta, berarti kurang lebih 33 juta,” ungkap Ketua Panitia kepada awak media.
Ketidakjelasan semakin terlihat ketika panitia tidak dapat memastikan total anggaran yang sebenarnya disetujui. Dana yang diterima disebut hanya berdasarkan kemampuan desa tanpa adanya ketetapan tertulis yang pasti.
Dampaknya, sejumlah kebutuhan penting seperti pengamanan tidak mendapatkan alokasi anggaran.
“Tidak ada untuk pengamanan, tidak dianggarkan itu. Karena tidak ada, jadi sampai kita last minute di akhir meminta bantuan kepada tim akademisi, ya semuanya kita berikan ke sana, kemudian ATK. Ya itu tambahan, bahkan panitia juga dapatnya akhir-akhir,” jelasnya.
Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran anggaran yang disepakati dari usulan Rp122 juta, pihak panitia tidak memberikan angka pasti dan hanya menyampaikan harapan.
“Harapan kami sih bisa 65 (juta) lah minimal, harapan saya. Karena bagaimanapun kami juga bekerja seperti apa ya, harapannya memberikan satu hak lah kepada panitia. Tetapi saya secara pribadi beserta panitia, apa pun keadaan desa kami maklumi, menerima lah apa pun itu yang penting kami berkhidmat membantu desa dalam rangka melahirkan pemimpin baru,” ujarnya.
Meski kondisi tata kelola anggaran dinilai belum jelas, panitia tetap melanjutkan seluruh tahapan pemilihan. Mereka beralasan bahwa menunggu kepastian anggaran justru akan menghambat proses yang sedang berjalan.
“Kami sih tidak kaku lah yang penting kami jalan, karena kalau kami berpaku pada kepastian ya tidak jalan-jalan. Maka kami memutuskan berapa pun kemampuan desa tetap jalan kepanitiaan,” tegas Ketua Panitia.
( Maman )
