LSM KPK Nusantara Geram Pasen Di RSUD Indramayu Di Tolak.
Indramayu, Detik sbs – Kabar mengenai dugaan penolakan pasien rawat inap di RSUD Indramayu, Jawa Barat, dengan alasan aturan BPJS Kesehatan menuai sorotan kritis dari sejumlah elemen masyarakat.
Ketua LSM KPK Nusantara Kabupaten Indramayu, Agus Suherman, yang akrab disapa Agus Seha, angkat bicara. Ia meminta manajemen RSUD Indramayu dan Pemerintah Kabupaten Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh.
Menurut Agus Seha, pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) seharusnya mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Kami menerima banyak keluhan warga. Katanya, setiap hari ada saja pasien yang datang ke IGD RSUD Indramayu, tetapi gagal mendapatkan layanan rawat inap dan ditolak dengan alasan aturan BPJS. Kalau memang benar, ini sangat memprihatinkan dan memalukan,” ujar Agus Seha, Minggu /20/09/2026.
Ia menegaskan, aturan BPJS Kesehatan memang wajib ditegakkan, tetapi tidak boleh menjadi tameng untuk menolak pasien yang berada dalam kondisi darurat.
“Kami mendukung aturan BPJS, tapi jangan sampai aturan itu justru menyulitkan masyarakat kecil. Prinsip gawat darurat adalah selamatkan dulu nyawanya, urusan administrasi bisa menyusul dan dibantu petugas. Jangan pasien disuruh wira-wiri mengurus berkas dulu,” tegasnya.
Agus Seha menyampaikan tiga masukan konkret kepada RSUD Indramayu. Pertama, transparansi aturan. Kriteria kegawatdaruratan yang menjadi dasar dapat atau tidaknya pasien dirawat harus ditempel jelas di area terbuka sekitar IGD.
Kedua, penyediaan petugas pendamping atau helpdesk BPJS yang siaga 24 jam di IGD untuk membantu keluarga pasien yang awam dan kebingungan.
Ketiga, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, melalui Dinas Kesehatan diminta melakukan evaluasi SOP pelayanan IGD dan sidak untuk memastikan tidak ada lagi warga yang merasa ditolak saat membutuhkan pertolongan.
“Kami dari LSM KPK Nusantara akan terus mengawal kasus ini. Kami minta Plt Direktur RSUD Indramayu dan Dinas Kesehatan memberikan klarifikasi terbuka kepada publik.
Tujuannya bukan untuk menyudutkan, tapi agar pelayanan kesehatan di Indramayu semakin baik, adil, dan manusiawi,” pungkasnya.
Agus juga mendesak pihak RSUD Indramayu segera membenahi pelayanan dan memberikan keterangan resmi yang jelas dan transparan.
“Jangan sampai sudah ada korban baru berbenah. Ini sama saja berbenah yang tidak beres-beres. Apalagi saya dengar, Kabupaten Indramayu sedang diguncang masalah ratusan ribu BPJS nonaktif dan penolakan pasien BPJS. Staf Khusus Bupati Indramayu malah dikabarkan plesiran ke Jepang,” sindir Agus keras.
Pada kesempatan berbeda, Ketua DPRD Indramayu, Hj. Nurhayati, mengaku kaget atas informasi ditolaknya sejumlah pasien BPJS di RSUD Indramayu. Pihaknya akan menindaklanjuti dengan turun ke lapangan dan sidak ke RSUD Indramayu, termasuk menemui pasien yang ditolak rawat inap.
“Minta data nama dan alamat pasien yang ditolak, Mas. Memang soal BPJS ini lagi berbenah. Saya coba cari formula solusinya agar rakyat Indramayu semua tertangani saat sakit, dan berobat atau rawat inap di rumah sakit. Makasih,” jelas Nurhayati dalam balasan WhatsApp kepada awak media, Minggu siang /20/09/2026.
( Maman )
