Musi Banyuasin – Sumatera Selatan – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penanganan Sementara Kegiatan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Masyarakat. Aturan ini menjadi tonggak baru bagi ribuan pelaku usaha sumur rakyat dan penyulingan tradisional atau yang dikenal dengan sebutan ngepiah yang sudah puluhan tahun berjalan di Kabupaten Musi Banyuasin.
Banyak yang salah paham dan mengira aturan ini melegalkan sumur-sumur minyak yang sebelumnya dianggap ilegal. Padahal, penjelasan resmi menegaskan: ini adalah aturan penataan, bukan pembolehan membuka sumur baru. Hanya kegiatan yang sudah berjalan dan ada sumurnya sebelum aturan ini keluar yang bisa diatur, sedangkan pemboran baru sama sekali dilarang keras.
5 Aturan Pokok yang Wajib Diketahui Masyarakat
Pemerintah menetapkan lima arah kebijakan utama agar kegiatan minyak bumi di wilayah masyarakat menjadi tertib, aman, dan tidak merusak lingkungan:
1. Hanya sumur lama yang diakui: Hanya sumur yang sudah ada, tercatat, dan diverifikasi oleh pengelola wilayah kerja (seperti Pertamina EP dan perusahaan mitra) yang boleh dijalankan dalam skema kerja sama.
2. Dilarang keras membuat sumur baru: Selama masa penataan, tidak ada izin untuk mengebor sumur baru. Membuka sumur baru termasuk tindakan pidana.
3. Tidak boleh perluasan atau perubahan: Memperdalam sumur, memperlebar area, atau memindahkan titik bor juga dianggap sama dengan membuat sumur baru — dan dilarang.
4. Hasil minyak wajib diserahkan ke pihak resmi: Semua minyak yang dihasilkan harus diserahkan dan dijual kepada pengelola wilayah kerja yang berwenang. Tidak boleh dijual ke pihak lain.
5. Tutup jalur jual beli minyak ilegal: Menjual, mengangkut, atau mengolah minyak di luar jalur resmi negara akan ditindak tegas. Ini berdampak langsung pada praktik penyulingan tradisional, karena pasokan minyak mentah tidak lagi boleh didapatkan dari jalur tidak resmi.
Kilang Tradisional “Ngepiah” Menghadapi Ujian Besar
Salah satu dampak terbesar aturan ini jatuh pada usaha penyulingan tradisional. Selama ini, usaha ini bergantung sepenuhnya pada pasokan minyak mentah dari sumur rakyat. Dengan aturan baru tersebut, pasokan itu terputus sepenuhnya.
Selain itu, kilang tradisional sulit memenuhi persyaratan ketat negara seperti standar lingkungan (AMDAL), standar mutu nasional (SNI), serta standar keselamatan kerja (K3). Akibatnya, usaha ini tidak lagi memiliki ruang hukum untuk beroperasi.
Perhatian: Sanksi Pidana Sangat Berat
Siapa pun yang melanggar aturan ini akan dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman:
– Membuat sumur baru: Penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 60 miliar.
– Mengolah minyak tanpa izin atau menjual ke luar jalur resmi: Penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga Rp 30 miliar.
– Pembeli minyak dari jalur ilegal (termasuk perusahaan besar): Bisa dijerat hukum pencucian uang.
Ada Waktu Transisi 4 Tahun, Apa yang Harus Dilakukan?
Pemerintah memberikan waktu penyesuaian paling lama 4 tahun. Dalam waktu ini, seluruh sumur lama akan didata, diperiksa, dan ditentukan nasibnya:
✅ Pilihan 1: Masuk kerja sama resmi lewat BUMDes atau Koperasi dengan pengelola wilayah kerja, dengan sistem bagi hasil yang jelas dan aman.
❌ Pilihan 2: Jika tidak masuk skema resmi, sumur tersebut harus ditutup permanen. Setelah 4 tahun berakhir, semua sumur yang tidak masuk sistem resmi dinyatakan ilegal sepenuhnya.
Bagi warga yang selama ini menggantungkan hidup dari kegiatan ini, pemerintah daerah dan perusahaan pengelola wajib membantu melalui program alih profesi, berupa pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengawasan Diperketat, Pantauan Pakai Satelit & Drone
Agar aturan berjalan efektif, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bersama Kepolisian Republik Indonesia kini meningkatkan pengawasan. Mereka menggunakan teknologi citra satelit dan penerbangan drone untuk memantau wilayah rawan seperti Kecamatan Bayung Lencir, Sungai Lilin, hingga Lalan.
Penindakan kini difokuskan memutus mata rantai distribusi, mulai dari penangkapan pembeli besar hingga penertiban di lokasi penambangan. Tujuannya agar aturan ini tidak sekadar tulisan di kertas, tapi benar-benar berjalan di lapangan.
“Permen 14/2025 dibuat untuk menertibkan, menjaga lingkungan, dan melindungi hak masyarakat agar tidak dirugikan. Ini demi masa depan energi dan kesejahteraan warga Musi Banyuasin jangka panjang,” ujar keterangan resmi Ditjen Migas.
Bagi warga yang ingin mengecek status sumur atau menanyakan cara bergabung ke skema resmi, bisa datang langsung ke Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan atau kantor pengelola wilayah kerja setempat.
