DUKUNG MBG DI NTB, MASSA DESAK EVALUASI BGN DAN PERBAIKAN TATA KELOLA HINGGA SPPG
Detik.SBS | Mataram, NTB – Sejumlah elemen masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun di balik dukungan tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan kritis kepada pemerintah pusat dan Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan program berjalan bersih, transparan, dan tepat sasaran.
Dalam aksi yang berlangsung secara damai tersebut, peserta menyatakan dukungan penuh terhadap Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta program Sekolah Rakyat yang dinilai menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Meski demikian, para peserta aksi menilai bahwa keberhasilan program besar seperti MBG harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan tata kelola yang akuntabel. Mereka mendesak Presiden untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Delapan Tuntutan Aksi
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di lokasi aksi, massa menyampaikan delapan poin tuntutan, yakni:
– Mendukung penuh Program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
– Mendesak Presiden mengevaluasi sistem dan tata kelola BGN.
– Mendesak BGN memperbaiki tata kelola yang bersih dan transparan hingga tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
– Mengecam segala bentuk adu domba dan ujaran kebencian yang dinilai dapat mengganggu persatuan bangsa.
– Mendukung Presiden Prabowo melanjutkan program-program strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
– Siap berada di garda terdepan dalam upaya memutus rantai kemiskinan.
– Mendukung aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan atau merugikan kepentingan bangsa.
– Menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak sendiri karena terdapat jutaan rakyat yang siap mendukung program pembangunan nasional.
Salah seorang peserta aksi, LALU JAMALUDIN menyebut bahwa manfaat MBG mulai dirasakan masyarakat, terutama dalam membuka peluang kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.
“Program ini tidak hanya berbicara soal makanan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, membantu UMKM, dan menjadi investasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Klaim Keberhasilan yang Disampaikan Massa
Dalam orasinya, peserta aksi menyebut delapan capaian yang dinilai mulai dirasakan masyarakat melalui program MBG, yakni:
– Membuka lapangan kerja baru.
– Mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
– Mengurangi kerawanan pangan hingga ke pelosok desa.
– Menjadi investasi SDM menuju Indonesia Emas 2045.
– Membantu penanganan stunting dan gizi buruk.
– Menggerakkan ekonomi akar rumput dan UMKM.
– Membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem.
– Menjadi instrumen pemutus rantai kemiskinan.
Data Satgas MBG NTB menunjukkan bahwa program tersebut memang telah melibatkan ribuan tenaga kerja lokal dan ratusan mitra usaha di berbagai daerah. Hingga awal 2026, pelaksanaan MBG di NTB disebut telah menjangkau lebih dari 1,7 juta penerima manfaat dengan dukungan ratusan SPPG dan ribuan pemasok lokal. �
Investigasi: Dukungan Disertai Tuntutan Transparansi
Di balik dukungan yang menguat, sejumlah kalangan menilai evaluasi tata kelola tetap menjadi kebutuhan mendesak.
Penelusuran berbagai laporan menunjukkan bahwa program MBG juga menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pengawasan kualitas makanan, standar higiene dapur SPPG, hingga dugaan kasus makanan tidak layak konsumsi yang sempat menjadi perhatian publik. Dinas Kesehatan NTB bahkan mewajibkan setiap dapur SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai langkah pencegahan terhadap kasus keracunan makanan.
Selain itu, sejumlah diskusi publik dan laporan media sosial menunjukkan adanya tuntutan masyarakat agar pengelolaan anggaran dan distribusi program dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel. Beberapa kasus yang sempat viral terkait kualitas makanan juga menjadi pengingat bahwa pengawasan harus diperkuat agar tujuan program tidak tercoreng oleh oknum yang memanfaatkan program untuk kepentingan tertentu. �
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas pelayanan, keamanan pangan, efektivitas penggunaan anggaran, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Harapan Masyarakat
Peserta aksi berharap pemerintah pusat dan BGN menjadikan berbagai kritik dan masukan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program. Mereka menilai MBG memiliki potensi besar dalam memperbaiki kualitas gizi anak, menekan angka stunting, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila dijalankan secara profesional dan bebas dari praktik penyimpangan.
Aksi tersebut akhirnya ditutup dengan seruan agar seluruh pihak mengawal program MBG secara konstruktif, mendukung langkah-langkah perbaikan tata kelola, serta memastikan setiap anggaran yang digelontorkan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. �
