Indramayu, Detik sbs– Tekanan ekonomi dirasakan para nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu akibat tingginya harga BBM non-subsidi jenis solar industri. Kondisi tersebut memicu protes dari Gerakan Nelayan Pantura (GNP) yang menilai situasi ini semakin memberatkan, terutama bagi kapal berkapasitas di atas 30 Gross Ton (GT).
Dampak dari mahalnya harga solar industri serta sulitnya akses terhadap BBM non-subsidi mulai terlihat nyata. Aktivitas penangkapan ikan mengalami penurunan, sementara sejumlah kapal terpaksa bersandar dan tidak beroperasi. Penumpukan kapal pun terjadi di Pelabuhan Perikanan Karangsong, yang turut berimbas pada turunnya produksi perikanan tangkap.
Keluhan ini disampaikan oleh Gerakan Nelayan Pantura (GNP) Kabupaten Indramayu yang dipimpin oleh Ketua Umum Kajidin, mewakili para nelayan pesisir.
Permasalahan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini dipicu oleh sejumlah faktor, di antaranya kenaikan signifikan harga BBM non-subsidi, belum adanya kebijakan harga khusus bagi nelayan, terbatasnya peran pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga ikan, serta belum optimalnya fasilitas pasca produksi di pelabuhan.
Akibat kondisi tersebut, aktivitas melaut menurun drastis, kapal-kapal menumpuk di pelabuhan, serta muncul kekhawatiran akan meningkatnya pengangguran dan potensi kriminalitas. Selain itu, sektor perikanan tangkap juga dinilai menjadi kurang menarik bagi investor.
Menanggapi hal ini, GNP mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain menetapkan harga khusus BBM non-subsidi bagi nelayan kapal di atas 30 GT, menjaga kestabilan harga ikan secara nasional, serta melakukan penyesuaian regulasi zonasi pelabuhan pangkalan dan peningkatan sarana pendukung produksi perikanan.
Ketua Umum GNP, Kajidin, menegaskan bahwa kebijakan yang berpihak pada nelayan sangat dibutuhkan agar sektor perikanan tangkap di Indramayu tetap bertahan dan terus berkontribusi terhadap perekonomian daerah maupun nasional.( Maman )
